BKI dan kapal pinisi: apa peran badan klasifikasi dalam pembangunan kapal kayu

Oleh Pembuatan Kapal Pinisi Editorial Desk

BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, berperan terutama bila kapal masuk klas. Pasal 38 ayat (2) PM 54/2021 menyebut dua acuan kekuatan konstruksi: ketentuan badan klasifikasi bagi kapal masuk klas, atau standar kapal non konvensi. Jalur yang berlaku memengaruhi siapa memeriksa, aturan mana yang dirujuk, dan apa yang harus tertulis di kontrak pembangunan.

Apakah pinisi wajib masuk klas BKI?

Kami belum menemukan pasal yang menyebut pinisi secara khusus, jadi halaman ini tidak menulis wajib atau tidak wajib untuk semua pinisi. Yang tertulis adalah Pasal 38 ayat (2) PM 54/2021: kekuatan struktur, konstruksi, dan kekedapan harus memenuhi salah satu acuan, yaitu aturan badan klasifikasi untuk kapal yang masuk klas, atau standar kapal non konvensi. Dari rumusan itu terbaca dua jalur. Untuk kapal tertentu, minta jawaban tertulis dari Syahbandar setempat dengan menyebut fungsi, ukuran, dan daerah operasinya. Pilihan jalur ini termasuk keputusan awal dalam pembuatan kapal pinisi.

Dua catatan tentang jalur kedua. KM 65 Tahun 2009 tampil dengan status Berlaku di JDIH Kementerian Perhubungan pada pemeriksaan November 2026, jadi bacalah isinya pasal per pasal di sana. Asosiasi INSA menyebut sasaran NCVS, singkatan standar itu, adalah kapal yang lebih kecil dari 500 GT. Keterangan tersebut datang dari berita asosiasi tanpa rujukan pasal, jadi jangan menjadikannya batas hukum sebelum diperiksa.

Apakah status kapal tradisional mengubah jawabannya?

Mungkin, tetapi jangan menganggapnya otomatis. Pasal 1 angka 17 PM 54/2021 memberi empat ciri Kapal Tradisional: rancangan yang mengikuti kearifan lokal, konstruksi sederhana, kayu sebagai bahan utama, dan pengerjaan di galangan berperalatan sederhana. Penerapannya pada pinisi wisata besar dengan sistem kapal yang rumit perlu ditanyakan kepada Syahbandar.

Pasal yang sama penting karena ada pengecualian yang bergantung padanya. Contohnya Pasal 21, yang mewajibkan simbol dan warna internasional pada gambar rencana keselamatan kapal 24 m ke atas, kecuali Kapal Tradisional. Bila sebuah penawaran mengandalkan status tradisional untuk melewati suatu kewajiban, tanyakan siapa yang menetapkan status itu dan minta bukti tertulisnya.

Apa peran badan klasifikasi dalam pembangunan?

Perannya muncul di tiga titik, dan tidak satu pun menghapus peran pemerintah.

• Pengesahan gambar. Pasal 7 PM 54/2021 membagi kewenangan. Pengesahan aspek keselamatan berada pada Menteri dan bisa didelegasikan, sedangkan kekuatan konstruksi, mesin, dan listrik bisa disahkan badan klasifikasi. Alur dokumennya ada di panduan gambar kerja dan pengesahan rancang bangun.
• Pengawasan saat dibangun. Pasal 32 menugaskan surveyor badan klasifikasi yang diakui untuk struktur, konstruksi, mesin, dan listrik. Aspek statutoria tetap berada pada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
• Uji coba berlayar. Pasal 44 mengatur berita acara yang memuat tanda tangan surveyor klas bila kapal masuk klas.

Konsekuensinya praktis. Status klas menjawab sebagian pertanyaan teknis, sedangkan perlengkapan dan rencana keselamatan tetap perlu diperiksa dari sisi lain. Bagian itu dibahas pada panduan standar keselamatan kapal pinisi komersial. Bagi kapal yang tidak masuk klas, tanyakan kepada Syahbandar bagaimana pembagian Pasal 32 dijalankan.

Aturan BKI mana yang dirujuk untuk kapal kayu?

Akademisi merujuk Peraturan Kapal Kayu BKI 1996. Jurnal Tepat Universitas Hasanuddin mengutip aturan itu untuk lunas: berat jenis kayu paling rendah 700 kg/m3, dengan kelembaban 15 persen. Angka tersebut kutipan jurnal atas aturan itu, jadi mintalah naskah terbarunya kepada BKI. Jadi jangan menulis angka itu di kontrak tanpa memeriksa naskah yang berlaku.

Ada dua penanda lain. Halaman riset BKI menampilkan judul kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Kapal Wisata tahun 2025, tanpa memuat isi standarnya. Sementara itu, Kasten Marine Design mengklaim gambar kerjanya cukup lengkap untuk proses klasifikasi bila pemilik menginginkannya, dengan dasar aturan kapal kayu Germanischer Lloyd. Klaim itu datang dari perancangnya sendiri. Manfaatnya bagi pemilik: aturan yang dipakai saat menggambar belum tentu sama dengan aturan badan klasifikasi yang akan memeriksa, sehingga kecocokannya perlu ditanyakan sebelum pengajuan.

Apa temuan kajian atas kapal kayu yang dihitung ulang?

Jurnal Ge-STRAM 2020 membandingkan dimensi konstruksi tiga kapal kayu menurut aturan BKI 1996 dengan kondisi eksistingnya. Hasilnya berupa selisih biaya material kayu sebesar 7,5, 11,07, dan 9,06 persen yang tidak searah, dan pada satu kapal hitungan aturan malah lebih hemat. Ketiganya bukan kapal pinisi wisata.

Temuan ini sering ingin dibaca sebagai "ikut aturan menambah sekian persen". Datanya tidak mendukung pembacaan itu. Yang bisa diambil lebih sempit: kapal yang sudah berdiri bisa lebih tinggi atau lebih rendah biaya materialnya daripada hitungan aturan.

Temuan kedua datang dari kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Hasanuddin di Takalar, yang menilai pengrajin kapal kayu di sana belum memilih sambungan dan menetapkan dimensi sesuai regulasi. Lokasinya bukan Bulukumba dan kapalnya bukan kapal wisata, jadi temuan ini tidak bisa dijadikan penilaian atas seluruh pengrajin. Namun ia menjelaskan mengapa pemilik perlu meminta dimensi tertulis untuk sambungan dan bagian utama, dan tidak menerima kata "sesuai aturan" begitu saja.

Dokumen apa yang menunjukkan kapal sudah diperiksa?

Pemilik jarang berada di lokasi setiap kali surveyor datang, jadi buktinya harus berupa kertas. PM 54/2021 menyebut beberapa dokumen yang bisa diminta. Pengawasan peletakan lunas dan peluncuran dituangkan dalam berita acara menurut Pasal 37 dan 40. Uji coba berlayar punya berita acara sendiri seperti disebut di atas. Pada akhir pekerjaan, Pasal 46 menuntut adanya sertifikat pembangun dari galangan, diketahui Syahbandar, saat kapal diserahkan.

Alur penerbitan sertifikat keselamatan untuk kapal yang akan beroperasi tidak diuraikan di halaman ini. Mulailah dari panduan perizinan kapal baru, lalu tanyakan kepada Syahbandar otoritas mana yang menerbitkan dokumen untuk kapal Anda. Bila berita acara dan sertifikat tadi tidak dijanjikan dalam kontrak, Anda baru akan tahu kekurangannya ketika kapal sudah selesai.

Bagaimana menuliskan status klas di kontrak?

Banyak kesalahpahaman berawal dari frasa yang kabur. "Dibangun mengikuti aturan BKI" dan "kapal masuk klas" adalah dua janji berbeda. Yang pertama menyangkut cara menghitung. Yang kedua menyangkut pemeriksaan dan status yang harus dibuktikan dengan dokumen. Periksa kontrak Anda dengan urutan berikut, termasuk bila kontrak itu datang dari perusahaan kami. Ini daftar editorial, bukan nasihat hukum.

1. Sebutkan salah satu: kapal dibangun untuk masuk klas, atau mengikuti standar kapal non konvensi. Hindari rumusan yang bisa dibaca dua arah.
2. Tulis nama badan klasifikasi, judul aturan, dan edisinya.
3. Tentukan siapa yang mengajukan gambar, kepada siapa, dan siapa yang menyimpan gambar yang sudah disahkan.
4. Tentukan siapa yang mengundang surveyor dan siapa yang menanggung akibat bila pekerjaan ditolak saat diperiksa.
5. Daftarkan dokumen klas yang harus diterima pemilik pada akhir pekerjaan, dan kaitkan dengan pembayaran terakhir.
6. Tulis apa yang terjadi bila status yang dijanjikan tidak tercapai.

Apa yang sering ditanyakan tentang klas dan BKI?

Siapa yang mengesahkan gambar kapal pinisi?

Pembagiannya ada di Pasal 7 PM 54/2021. Menteri, atau pihak yang menerima delegasi, menangani keselamatan. Badan klasifikasi bisa menangani kekuatan konstruksi, mesin, dan listrik.

Apakah mengikuti aturan BKI sama dengan masuk klas?

Tidak. Mengikuti aturan berarti memakai aturan itu sebagai dasar perhitungan. Masuk klas menyangkut pemeriksaan dan status yang perlu dibuktikan dengan dokumen, jadi kontrak harus menyebut mana yang dimaksud.

Apakah mengikuti aturan BKI pasti menaikkan biaya kayu?

Tidak pasti. Pada tiga kapal kayu yang dikaji Jurnal Ge-STRAM, arah selisihnya tidak seragam dan satu kapal justru lebih hemat. Kapal-kapal itu bukan pinisi wisata, jadi hasilnya tidak bisa dipindahkan ke proyek Anda.

Apakah Peraturan Kapal Kayu 1996 masih edisi terakhir?

Belum bisa kami pastikan. Edisi 1996 adalah yang dirujuk akademisi. Mintalah penawar atau badan klasifikasi menyebut edisi yang mereka pakai secara tertulis.

Apakah sertifikat klas sudah mencakup semua urusan keselamatan?

Tidak. Pasal 32 PM 54/2021 memisahkan aspek statutoria yang diawasi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari aspek kekuatan dan permesinan yang diawasi surveyor badan klasifikasi.

Dari mana fakta di halaman ini berasal?

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2021 (naskah di BPK)
• JDIH Kementerian Perhubungan: KM 65 Tahun 2009
• INSA: berita tentang NCVS
• Jurnal Tepat Unhas (2022): sambungan dan dimensi kapal kayu
• Jurnal Ge-STRAM 2020: studi dimensi konstruksi kapal kayu menurut BKI
• BKI: halaman riset dan pengembangan
• Kasten Marine Design: catatan perancang tentang mutu phinisi

Bagaimana cara menghubungi desk?

Bila kapal Anda perlu dibahas dari sisi status klas, sebutkan fungsi, ukuran, dan daerah operasinya lewat WhatsApp 6281139414563 atau email bd@juaraholding.com.