Legalitas kayu kapal pinisi: istilah SVLK dan dokumen yang perlu ditanyakan

Oleh Pembuatan Kapal Pinisi Editorial Desk

Legalitas kayu kapal pinisi sebaiknya diperiksa sebagai pertanyaan dokumen kepada pemasok, karena kami belum memastikan kewajiban SVLK khusus bagi galangan kapal kayu. SVLK kini berarti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, dan Sertifikat Legalitas Kayu berganti nama menjadi S-Legalitas. Sertifikat pun bukan bukti tunggal, jadi cocokkan dengan kiriman kayu yang sebenarnya.

Apa arti SVLK sekarang?

Menurut analisis Kaoem Telapak tahun 2024 atas PermenLHK 8/2021, SVLK kini berarti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Cakupannya verifikasi legalitas dan kelestarian. Kegiatannya ada tiga: penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, verifikasi legalitas hasil hutan, dan deklarasi hasil hutan secara mandiri.

Ringkasan ini berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Rujukan ini analisis Kaoem Telapak, jadi bacalah juga lampiran peraturannya. Kegunaannya bagi pemilik proyek terutama soal istilah, karena percakapan di lapangan bisa saja masih memakai nama lama.

Deklarasi hasil hutan secara mandiri termasuk kegiatan SVLK menurut analisis yang sama, jadi tanyakan siapa yang membuatnya dan untuk kiriman yang mana. Pemasok yang masih memakai istilah lama belum tentu bermasalah. Mintalah dokumennya, lalu baca nama, tanggal, dan isinya. Itu lebih berguna daripada mempersoalkan sebutan.

Apakah galangan kapal wajib memiliki SVLK?

Kami belum bisa menjawabnya. PermenLHK 8/2021 belum kami baca sampai ke subjek galangan atau pengrajin kapal kayu, dan tidak ada sumber yang kami buka yang mengikat SVLK secara khusus kepada mereka. Jadi halaman ini tidak menyatakan sertifikat itu wajib bagi pembangun Anda, dan juga tidak menyatakan sebaliknya.

Bila jawaban pastinya penting bagi Anda, misalnya karena kapal akan dibiayai pihak yang mensyaratkan bukti legalitas kayu, ajukan pertanyaan itu kepada penasihat hukum atau instansi kehutanan. Sambil menunggu, posisi yang aman bagi pemilik adalah menanyakan dokumen kepada pihak yang menjual kayu.

Dokumen apa yang bisa ditanyakan ke pemasok?

Daftar ini pertanyaan dari kami, bukan daftar dokumen wajib menurut peraturan. Sebagian besar berangkat dari anjuran buku Perahu Pinisi Membelah Ombak (2024) agar ada kontrak pembelian bahan baku supaya pesanan tiba sesuai jadwal, jenis, jumlah, dan harga.

Soal surat kiriman punya latar dari lapangan. Buku tadi mencatat dua pendapat: sebagian pengusaha mengeluhkan kiriman kayu yang sering terlambat akibat cuaca, gelombang tinggi, dan urusan surat di perjalanan, sementara yang lain mengaku tidak mengalami kendala. Bagi Anda, ini alasan untuk mengetahui siapa yang mengurus surat kiriman dan siapa yang menanggung keterlambatannya.

Pertanyaan yang sering terlewat adalah pemilik kayu selama pembangunan berjalan. Tuliskan di kontrak pembangunan: siapa pemilik kayu setelah dibayar, di mana disimpan, dan apa yang terjadi bila proyek berhenti.

Daftar ini berlaku untuk semua penawaran, termasuk penawaran dari perusahaan kami, karena permintaan lewat desk dapat berujung pada kontrak dengan kami.

Apakah sertifikat cukup sebagai bukti?

Tidak, bila berdiri sendiri. Forest Digest 2021 menjelaskan SVLK dirancang untuk mendeteksi pelanggaran dari hulu hingga hilir, sehingga kayu legal sejak sebelum ditebang. Artikel yang sama memuat catatan pemantau JPIK pada 2021 bahwa 32 perusahaan kayu melanggar SVLK. Angka itu sudah lima tahun dan tidak khusus menyangkut pemasok kayu kapal, tetapi cukup untuk satu kesimpulan: memegang sertifikat tidak sama dengan bersih dari pelanggaran.

Ada pula soal yang lebih sederhana. Sertifikat bercerita tentang perusahaan, sedangkan yang masuk ke kapal Anda adalah kiriman tertentu. Maka lakukan tiga pencocokan:

1. Nama pada sertifikat sama dengan nama pada nota dan surat kiriman.
2. Jenis kayu pada dokumen sama dengan kayu yang tiba. Bagian kapal mana memakai jenis apa dibahas di kayu ulin untuk kapal pinisi.
3. Volume pada dokumen cocok dengan daftar kayu dari pembangun. Catatan volume sampel dan harga yang tercatat ada di biaya kayu kapal pinisi.

Simpan salinannya bersama laporan kemajuan. Tugas ini cocok dipegang wakil pemilik di lokasi kerja, karena pencocokan paling mudah dilakukan saat kayu baru tiba dan belum dipotong.

Mengapa asal kayu pinisi jadi soal?

Karena kayunya datang dari jauh, dan jalurnya panjang. Survei pendahuluan dalam buku 2024 mencatat Bulukumba umumnya tidak lagi memiliki kayu untuk pinisi, sehingga pasokannya datang dari Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. Setiap perpindahan menambah surat, pihak, dan kemungkinan selisih antara dokumen dan barang.

Soal kedua menyangkut hutan. Pada 2013, Mongabay memuat kekhawatiran peneliti dan pengrajin: bitti makin sulit didapat, dan hutan adat Kajang di Tana Toa ikut tertekan. Laporan yang sama mengutip seorang pekerja yang menyebut bitti datang dari Bone dan Sinjai, dengan pasokan terbanyak dari Kajang. Semua ini keadaan tahun 2013, dari wawancara. Mongabay 2024 memberi catatan lebih baru: seorang mantan pedagang menyebut bitti kini datang dari Bone dan Sinjai dan makin sulit, dan bitti di Bira sudah hilang sejak 1990-an. Jurnal atau data resmi yang mengukurnya belum kami temukan.

Bagi pemilik, pelajarannya praktis. "Bitti Sulawesi" belum menjawab pertanyaan asal. Mintalah daerah dan pemasoknya ditulis. Bila kayu berasal dari sekitar kawasan adat, tanyakan dasar penebangannya, dan bersiaplah menerima jawaban bahwa pembangun perlu menelusuri dulu.

Surat kayu juga bisa menyentuh jadwal. Buku 2024 mencatat sebagian pengusaha menyebut pengiriman kayu sering terlambat karena cuaca, ombak besar, dan persuratan di jalan, sedangkan pengusaha lain tidak mengalami kendala. Kedua pendapat itu kami tulis berdampingan karena sumbernya memang berbeda. Bagi pemilik, pelajarannya sederhana: minta surat kiriman disiapkan sebelum kayu berangkat, dan tulis siapa yang mengurus bila kiriman tertahan di jalan.

Apa yang bisa terjadi bila surat kayu dinyatakan tidak sah?

Mongabay 2024 memuat satu kasus. Pada 2019 seorang pedagang kayu pemasok Bulukumba tertangkap di perairan dekat Pulau Kabaena saat mengangkut kayu bayam dari Maluku. Ia mengaku punya surat jalan yang terbit di Ternate, tetapi polisi kehutanan menyatakan surat itu tidak sah, dan ia dijatuhi hukuman 11 bulan penjara. Itu keterangan satu pihak dalam satu laporan, tanpa salinan putusan yang kami baca.

Rantai pasoknya memang panjang. Penelitian Universitas Negeri Makassar mencatat fungsi penyiapan kayu bergeser dari punggawa ke pengusaha kayu, yang memodali tukang gergaji di Kepulauan Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, lalu melayarkan kayunya. Mongabay menambahkan kandole yang datang dengan truk dari Morowali. Kami tidak menyimpulkan apa pun tentang pemasok tertentu. Bagi pemilik, kasus ini alasan untuk menanyakan siapa penerbit surat, di mana surat itu terbit, dan siapa menanggung kerugian bila kiriman tertahan di jalan. Bila kayunya kayu hitam, tanyakan juga dasar kuotanya.

Apa risikonya bagi pemilik proyek?

Sanksi bagi pemesan kapal atas kayu bermasalah perlu ditanyakan kepada penasihat hukum. Tanyakan kepada penasihat hukum bila Anda membutuhkan jawaban itu. Yang bisa kami sampaikan adalah risiko yang berasal dari catatan di atas: kiriman tertahan atau terlambat karena surat, jadwal kapal ikut bergeser, dan perdebatan tentang asal kayu baru muncul setelah kayu terpasang, ketika sudah sulit diganti.

Karena itu urutannya penting. Ajukan pertanyaan tentang dokumen kayu sebelum termin pembelian bahan dibayar. Saat kayu sudah menjadi lunas dan gading, jawaban apa pun tidak banyak lagi mengubah keadaan.

Pertanyaan apa yang sering muncul soal dokumen kayu?

Apakah S-Legalitas sama dengan Sertifikat Legalitas Kayu?

Ya, menurut analisis Kaoem Telapak 2024 atas PermenLHK 8/2021, Sertifikat Legalitas Kayu berganti nama menjadi Sertifikat Legalitas Hasil Hutan, disingkat S-Legalitas.

Apakah pembuat kapal kayu wajib ber-SVLK?

Jawaban pastinya belum kami punya. Tidak ada sumber yang kami buka yang mengikat SVLK secara khusus kepada galangan atau pengrajin kapal kayu. Tanyakan kepada penasihat hukum atau instansi kehutanan, dan tetap minta dokumen kepada pemasok kayu.

Apakah sertifikat pemasok sudah cukup?

Tidak. Catatan pemantau 2021 menunjukkan perusahaan bersertifikat pun bisa tercatat melanggar. Cocokkan nama, jenis kayu, dan volume pada sertifikat, nota, dan surat kiriman dengan kayu yang benar-benar tiba.

Apakah kayu ulin dan jati memerlukan dokumen yang berbeda?

Belum kami ketahui. Tanyakan dokumen per jenis kayu kepada pemasok. Ajukan pertanyaan yang sama untuk tiap jenis, dan minta dokumen terpisah bila kirimannya terpisah.

Siapa yang sebaiknya menyimpan dokumen kayu selama pembangunan?

Sepakati sejak kontrak. Saran kami, pembangun memegang aslinya bila memang ia pembelinya, dan pemilik atau wakilnya menerima salinan setiap kali kiriman tiba, bersama laporan kemajuan berikutnya.

Dari mana fakta di halaman ini berasal?

• Kaoem Telapak, analisis peraturan SVLK, 2024
• Forest Digest, jenis pelanggaran SVLK, 2021
• Buku Perahu Pinisi Membelah Ombak (terbit 2024), hasil wawancara di Bulukumba
• Mongabay Indonesia, Juni 2013
• Mongabay: Kapal kayu Sulawesi, darimana pasokan bahan bakunya? (Juni 2024)
• Jurnal Pendidikan Sejarah UNM: Pembuatan perahu pinisi di Desa Ara, 1970-2017

Bagaimana cara menghubungi desk?

Untuk permintaan yang menyangkut spesifikasi dan dokumen kayu, tulis jenis kayu yang Anda inginkan per bagian kapal, lalu kirim ke WhatsApp 6281139414563 atau bd@juaraholding.com.